KEKUASAAN
POLITIK DIBAWAH KEKUASAAN ORDE BARU
A. Sejarah
Awal Kekuasaan Orde Baru
Awal kekuasaan orde baru dimulai ketika presiden
Soekarno mengalami berbagai penyakit. Berbagai kelompok mulai gelisah saat
mendengar kabar tentang presiden Soekarno ini, mereka mulai memikirkan
bagaimana mereka dapat lebih naik kepuncak kekuasaan. Munculnya dua kelompok
penekan Angkatan Darat yang diisukan waktu itu yaitu Dewan Jendral yang diduga
akan menggulingkan Soekarno dan Dewan Revolusi yang sangat setia membela Soekarno.
Sejak tahun 1955 pemilihan umum sudah tidak pernah
lagi diadakan dan keadaan politik saat itu juga sedang meningkat sehingga
menjadi masalah yang selalu dikaitkan dengan siapa pengganti presiden Soekarno
selanjutnya.
Keadaan seperti ini membuat PKI bertindak
mencetuskan programnya yaitu sama rata sama rasa, dibalik PKI menjalankan
aksi-aksinya Meyjen Soeharto berjuangan mengisi jabatan kosong panglima AD yang
ditinggalkan oleh Letjen A. Yani.
Sebagai panglima Kostrad, Pak Harto tidak tercantum
dalam daftar hitam yang akan dibunuh PKI, bahkan saat Kolonel Latif akan
melakukan pembunuhan Soekarno terpancing menyingkir ke Bogor berpisah dengan
para pendukungnya. Dalam keadaan seperti itulah Pak Harto mengkondisikan supaya
menjadi pahlawan dengan meminta Surat Perintah Sebelas Maret yang sebenarnya
setelah keadaan aman kekuasaan kembali diserahkan kepada panglima tertinggi,
Bung Karno.
Agar terlihat konstitusional dikeluarkanlah
ketetapan MPRS Nomor XXXI II/MPRS/1967 yang menetapkan pencabutan kembali kekuasaan
pemerintahan Negara dari tangan Presiden Soekarno, dengan ketetapan MPRS itu
juga pemegang ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 diangkat menjadi pejabat presiden
yaitu Jenderal Soeharto. Dari sini kekuasaan Orde Baru dimulai dibawah pimpinan
presiden Jendral Soeharto
B. Sistem
Politik Yang Diterapkan Pada Masa Orde
Baru
Penerapan sistem politik pada masa orde baru ialah
sistem politik yang lebih didominasi oleh badan eksekutif dimana kekuasaan
presiden penuh dan peran DPR lemah. Pelaksanaan lembaga kepresidenan sangat
dominan karena tugas dan kewenangan presiden mencakup tidak hanya bidang ekekutif
tetapi juga legislatif dan yudikatif. Dalam struktur administratif anggota DPR
dan MPR kebanyakan dari kalangan militer sehingga tidak berfungsi secara efektif.
Selain itu kelembagaan Negara dan organisasi sosial politik berjalan kurang
seimbang dan proporsional.
Pada masa orde baru ditrapkannya sistem politik yang
menganut sistem demokrasi pancasila dimana proses politik pada masa ini
ditinjau dari beberapa aspek yaitu:
Ø Aspek
penyaluran tuntutan yaitu dalam hal untuk menyalurkan tuntutan ataupun aspirasi
yang awalnya seimbang kemudian menjadi tidak terpenuhi karena fusi.
Ø Aspek pemeliharaan nilai: terjadi
Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM.
Ø Aspek kapailitas atau kemampuan
pemerintahan: menggunakan sistem terbuka.
Ø Aspek integrasi vertikal: atas bawah.
Ø Aspek integrasi horizontal: Nampak.
Ø Aspek gaya politik: intelek,
pragmatik, konsep pembangunan.
Ø Aspek kepemimpinan: teknokrat dan
ABRI.
Ø Aspek partisipasi massa: awalnya
bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi.
Ø Aspek keterlibatan militer: merajalela
dengan konsep dwifungsi ABRI.
Ø Aspek aparat Negara: loyal kepada
pemerintah (Golkar).
Selain ditinjau dari beberapa aspek
tersebut proses politik pemerintahan orde baru cenderung mengunakan mekanisme
konsosiasional seperti yang diterapkan di Belanda.
Cirri-ciri sistem politik era orde
baru menurut Mochtar Mas’oed dengan sudut pandang ekonomi:
1. Dipimpin oleh militer sebagai suatu
lembaga bekerjasama dengan teknokrat sipil.
2. Bisnis besar yang memiliki hubungan
dengan luar negeri mendominasi perekonomian.
3. Pembuatan kebijakan menggunakan
logika teknokratik-birokratik.
4. Massa didemobilisasikan.
5. Untuk mengontrol oposisi digunakan
tindakan represif.
6. Lembaga kepresidenan bersifat
otonom.
Demokrasi pancasila bukan hanya
demokrai politik namun juga meliputi demokrasi ekonomi, sosial-budaya dan
pertahanan keamanan.
Adapun fungsi-fungsi dari demokrasi
pancasila menurut Amir Machmud adalah sebagai berikut: mempertahankan pola
kehidupan yang berkepribadian, meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa,
mengembangkan penyesuaian dan sebagai sarana mencapai tujuan. Namun dalam
kenyataannya yaitu pada masa orde baru fungsi-fungsi tersebut masih belum dapat
terealisasikan.
C.
Kelebihan dan Kelemahan Pemerintahan Pada Orde Baru
Kelebihan pemerintahan pada orde
baru sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi antara lain ialah:
Ø Perkembangan GDP perkapita di
Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70
dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.
Ø Sukses program transmigrasi.
Ø Sukses program KB.
Ø Sukses memerangi buta huruf.
Ø Sukses
swasembada pangan dan Pengangguran minimum.
Ø Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan
Lima Tahun).
Ø Sukses Gerakan Wajib Belajar.
Ø Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua
Asuh.
Ø Sukses keamanan dalam negeri.
Sementara kelemahan dari pemerintahan
orde baru ialah pada struktur pemerintahannya sendiri yang didominasi oleh
militer yang menyebabkan adanya dwi fungsi ABRI dan peranan birokrasi yang
propenguasa. Dampak dari anggota DPR dan MPR yang kebanyakan dari kalangan
militer ialah lembaga tersebut tidak berfungsi secara efektif salah satu akibatnya
aspirasi rakyat kurang didengar oleh pusat.
DAFTAR
PUSTAKA
Karim, M.Rusli,
“Nuansa Gerak Politik Era 1980-an di Indonesia”, MW Mandala, Yogyakarta.
Crouch,
Harold, “Militer & Politik di Indonesia”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
DRS.
H. Inu Kencana Syafiie, MSI. Azhari, SSTP., M.Si, “Sistem Politik Indonesia”,
Refika Aditama, Bandung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar